Selamat Datang di Web Site BPTP Nusa Tenggara Timur

Berita

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ernie menggelar pelatihan kepada kelompok tani  ternak kambing guna pengembangan kapasitas dan peningkatan surnberdaya manusia kelompok tani dalam sistem pemeliharaan ternak karnbing yang baik.

Pelatihan ini diikuti 64 peserta yang berasal dan empat desa. Kegiatan ini juga rnelibatkan ketua komite investasi desa sebanvak empat orang, kepala desa dan empat desa yang menjadi sasaran kegiatan P4MI, kepala BPP , empat desa serta empat orang PPL clan desa dimaksud.

Bupati Ende, Don Bosco Wangge dalam sambutan pada acara pembukaan pelatihan dimaksud di gedung BEKATIGADE Ende Ngada, .Jalan Melati menyatakan, pelaksanaan kegiatan integrasi ternak kambing rnerupakan model pengembangan program peningkatan pendapatan petani melalui inovasi (P4MI). Kegiatan ini memadukan penerapan teknologi dan desiminasi inovasi pertanian yang sangat mementingkan proses identifikasi kebutuhan teknologi,pengembangan usahatani spesifik lokasi  dan pengembangan kapasitas petani.

Pengembangan pola ini, katanya, di Kabupaten Ende  didanai loan ADB, yang dalam pelakanaannya bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT. “Pelaksanaannya sudah  memasuki tahun kedua. Pada tahun pertama (2008) telah ciilaksanakan pada empat desa,” urai Wangge.

Dia menuturkan, dan managemen perneliharaan ternak yang telah diterapkan, perkembangan populasi ternak kambing yang cukup mengembirakan. Rata-rata pertambahan sebanvak 6-8 ekor dan fisik ternak mengindikasikan sebagai ternak yang sehat. Kenyataan ini merupakan informasi menarik dan menguntungkan dan perlu diketahui empat desa sasaran pongembangan integrasi ternak kambing

Ekstensif Tradisional

Pemeliharaan ternak kambing oleh petani selama ini masih mengandalkan pola ekstensif tradisional yang di wariskan dengan system di lepas berkeliaran, diikat, dan berpinda – pindah guna memperoleh pakan di lahan yang bebas. Kondisi ini menurut bupati wangge mengakibatkan pengontrolan terhadap penyakit, pengaturan pengembang biakan dan parawatan ternak sulit di lakukan secara baik. Untuk itu perlu perbaikan dari system ekstensif ke semi intensif yakni pengaturan pakan yang lebih baik, perawatan kesehatan, system perkandangan, dan pengaturan perkawinan yang tepat.

Debora Kanahau dan Onike Lailogo dari Balai Pengkajian Teknologi Pertania (BPTP) NTT dalam materinya menyangkut budi daya ternak kambing di NTT menegaskan, NTT sebagai daerah beriklim kering dengan musim hujan singkat eratik serta musim kemarau yang panjang, sangat cocok untuk ternak kambing. Apalagi katanya, ternak ini cocok di kembangkan di pedesaan yang penduduknya petani dengan penghasilan rendah karena dapat beranak kembar dan kebutuhan fasilitas serta penanganannya lebih sederhana di bandingkan ternak besar lainnya. Usaha ternak kambing sangat menguntungkan karena dapat berkembang biak sepanjang tahun dan merupakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat di jual. Ternak kambing bagi masyarakat NTT merupakan sumber pendapatan petani terutama di daerah kering seperti Timor Barat, Sumba Timur, dan Flores bagian utara, ungkap Kanahau.

 Menurutnya populasi ternak kambing belum optimal karena manajemen pemeliharaan masih tradisional dan factor penghambat utama yang mempengaruhi produktifitas ternak kambing adalah manajemen pakan dan air minum baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Di dunia saat ini, kata kanahau, terdapat 500 bangsa kambing namun ada beberapa yang umum di pelihara dan termaksud dalam tiga tipe yakni pedaging, perah dan bulu. Dalam pemeliharan kambing perlu di perhatikan adalah pemilihan bibit, perkandangan, pakan dan control penyakit. Dalam pemilihan bibit, perlu di perhatikan adalah induk harus sehat, tampak bersemangat, aktif bergerak, kepala selalu tegak dan mata bercahaya. Dia mengaku makanan kambing merupakan persoalan dalam beternak kambing. Makanan di perlukan untuk pertumbuhan dan penggemukan, pembiakan, kesehatan yang baik dan menentukan untung ruginya pemeliharaan ternak. Namun hal ini belum sepenuhnya di perhatikan oleh para peternak kambing.

Berita

Menteri Pertanian mengalokasikan pupuk urea bersubsidi sebanyak 33 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan petani di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada musim tanam 2010.

Pada 2010, NTT mendapat alokasi pupuk dari Mentan sebanyak 33 ribu ton, naik dibanding 2009 sebanyak 30 ribu ton, kata Kepala Kantor Pemasaran PT Pupuk Kaltim NTT Tumpal Panggabean di Kupang, Selasa.

Alokasi pupuk tersebut berdasarkan keputusan Menpan pada 23 November 2009, namun sampai saat ini belum ada surat keputusan (SK) dari Departemen Perdagangan tentang kuota tersebut.

"Biasanya SK yang dikeluarkan perdagangan sama dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Mentan," katanya.

Alokasi yang diberikan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah (Pemda) disesuaikan dengan luas lahan tanam di daerah tersebut. Untuk NTT, luas lahan pertanian sebanyak 114.774 hektare (ha).

Data itu merupakan daftar lahan yang terdata di kecamatan yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim. Alokasi pupuk tersebut dapat memenuhi kebutuhan petani di daerah ini pada 2010, terutama pada musim tanam Januari-Maret 2010.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Petrus Muga bahwa alokasi pupuk NTT untuk menghadapi musim tanam 2010 sudah ditetapkan Menpan sebanyak 33 ribu ton.

Dengan alokasi itu, stok pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam Januari-Maret 2010 masih aman. "Stok pupuk di NTT aman hingga 2010," katanya.

Berita

Sektor peternakan Nusa Tenggara Timur(NTT) menyumbangkan 28 persen dari PAD NTT sebesar Rp 240 miliar lebih dan menempati urusan ketiga setelah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. WZ Johanes Kupang.

Kepala Dinas Peternakan NTT, Ir. Marthinus Jawa, di Kupang, Selasa (8/9/2009), mengatakan, sumbangan sektor peternakan cukup besar untuk PAD NTT, sehingga tidak heran jika pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya, mencanangkan pengembangan ternak sebagai salah satu dari empat agenda utama pembangunan NTT.

Tiga agenda utama lainnya adalah pengembangan jagung, koperasi dan cendana, yang dicanangkan sejak Juni 2008. Dia mengatakan, peternakan di NTT memiliki prospek yang luar biasa, jika pengembangan dilakukan secara menyeluruh, artinya, menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan, seperti dana, sumber daya manusia (SDM) dan jaringan pasar. Untuk ternak besar seperti sapi dan kerbau, sudah lama NTT menjadi pemasok kebutuhan nasional yang mencapai 80.000 ekor per tahun, padahal permintaan jauh lebih besar.

Populasi ternak di NTT pun, kata dia, memperlihatkan kecenderungan meningkat, di mana jumlah sapi saat ini mencapai 566.488 ekor, kerbau lebih dari 114.000 ekor dan kuda lebih dari 110.000 ekor, belum termasuk populasi babi, kambing dan unggas. Khusus babi dan unggas.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan NTT, Maria Geong, PhD, menyebutkan negara Timor Leste menjadi pasar potensial, asal NTT mampu memasok secara tetap dan jumlah sesuai permintaan pasar.

Terhadap munculnya beberapa jenis penyakit hewan di NTT yang mengancam program menjadikan NTT sebagai gudang ternak, Marthinus Jawa mengatakan, pihaknya sudah mengirim belasan ribu dosis vaksin ke Kabupaten Ngada, Nagekeo dan Ende untuk mengatasi penyakit ngorok (SE) yang menyerang di wilayah itu.

Penyakit SE tersebut telah mematikan sapi 36 ekor, kerbau tiga ekor, kuda lima ekor dan babi 66 ekor. Belakangan, penyakit streptococcus juga menyerangkan babi di Nagekeo.

Sejauh ini, kata dia, petugas di lapangan berusaha melokalisir persebaran penyakit tersebut dengan menghentikan untuk sementara lalu lintas perdagangan hewan antarpasar dan antardaerah, agar bakteri yang menyerang hewan-hewan besar itu tidak menyebar dan meluas ke wilayah lain.


Sejauh ini, PAD NTT baru mencapai 25,50 persen, sedangkan dana perimbangan dari pemerintah pusat jauh lebih besar yakni mencapai 74.50 persen atau dari total penerimaan sebesar Rp950 miliar lebih pada tahun 2010. (ANTARA)

Berita

Rius Lapung (17), tukang ojek remaja itu, tidak tahu di mana Besipae. Padahal, ia sedang duduk di tepi kawasan hutan dengan jalan berliku, tempat Besipae berada. Padahal, dulu namanya sangat tersohor. Kawasan pertanian terpadu berbasis peternakan sapi pada tahun 1980-an itu, apa mau dikata, telah musnah sejak beberapa tahun silam. Di persimpangan Jalan Oeloni di Desa Mio, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, itu, Rius bahkan tidak tahu bahwa kampung dan desanya adalah bagian dari kawasan Besipae, yang berjarak sekitar 100 kilometer sebelah timur Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang lebih mengherankan lagi, sepasang suami istri tua, pencari buah asam di hutan Besipae, pun tidak tahu bahwa dua karung asam yang mereka kumpulkan adalah asam sisa-sisa kemurahan kawasan Besipae. ”Besipae masih di depan lagi,” tutur Rius yang sempat membingungkan rombongan Kompas dan Kupang Pos setiba di kawasan itu, Minggu (26/9) siang. Untunglah, Benyamin Nomleni (49), warga Desa Linamnutu—juga bagian dari kawasan Besipae—masih ingat di kawasan itu pernah dibangun belasan embung hingga sempat menjadi sumber air minum bagi warga dan ternak. Namun, bagaimana kondisi embung itu kini, ia tak tahu lagi. Yang pasti warga dan ternak di kawasan itu sejak 1990-an kembali ke Sungai Noelbaki—berjarak sekitar 15 kilometer—seperti sedia kala untuk mendapatkan air. 

Besipae, dengan dukungan lahan seluas 4.000 hektar, sebagian besar kawasannya telah gundul akibat penebangan atau perambahan kebun serta permukiman. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak 2007 memanfaatkan beberapa bagian kawasan sebagai lokasi penghijauan melalui proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Lokasi itu ditanami anakan kayu merah, jati lokal, gamalina, mahoni, dan kemiri. 

Penggalan kisah ini adalah bagian dari gambaran yang menunjukkan betapa kawasan Besipae kini terlupakan dan terabaikan. Padahal, Besipae pada periode 1982-1987 pernah melambungkan mimpi bakal menjadi pusat pertanian terpadu yang menyejahterakan masyarakat setempat melalui peternakan sapi, tanaman pangan, penghijauan, bahkan usaha perikanan air tawar.

Proyek kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia itu mengawali kegiatannya dengan membangun 14 embung di dalam kawasan guna menampung air hujan selama setahun. Konstruksi embung berlapiskan bobnaro clay, sejenis lumpur kedap air, sehingga tidak akan terjadi perembesan. Air embung hanya akan menyusut oleh pemanfaatan untuk minum manusia dan ternak, serta penguapan.

Kehadiran proyek hampir 30 tahun lalu itu sempat melegakan warga setempat yang meliputi lima desa, antara lain Mio, Linamnutu, Pollo, dan Oe Ekam. Itu karena mereka tidak lagi harus pergi jauh hingga Sungai Noelbaki untuk kebutuhan air. Sementara hewan peliharaan seperti sapi tidak lagi mengalami kesulitan pakan karena padang penggembalaan di dalam kawasan ditanami berbagai jenis pohon atau rumput pakan dengan dukungan air dari belasan embung tersebut. Bahkan, petugas proyek dan warga sekitar saat itu sempat menikmati lauk ikan air tawar dari belasan danau buatan di Besipae. Kini, kelegaan warga itu telah menjadi kisah masa lalu. Itu terjadi setidaknya sejak awal 1990-an setelah pengelolaan proyek sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia tahun 1987. Kami beruntung bertemu Thimotius Nubatonis (53). Kebetulan, warga Desa Mio itu pernah secara resmi menjadi pengawas embung Nuna di kampungnya, pada 1982-1987, dengan gaji Rp 18.000 per bulan. Meski kini tak lagi berpenghasilan—sejak Australia pergi dari proyek 22 tahun lalu—ayah enam anak itu tetap berperan sebagai pengawas hingga embung Nune terselamatkan. ”Di dalam kawasan Besipae dulu ada 14 embung, semua berisi air. Saat ini embung berisi air hanya dua, satu lainnya adalah embung Manufonu, juga di dalam wilayah Desa Mio. Dua belas embung lainnya sudah kering, bahkan tak berbekas lagi,” papar opa (kakek) delapan cucu itu. ”Orang Australia dulu bilang, embung akan tetap menjadi sumber air untuk jangka waktu lama sampai 25 tahun kalau dijaga. Warga atau hewan tak boleh masuk ke dalam danau. Kalau larangan itu dilanggar, usia embung hanya delapan tahun,” kata Thimotius mengisahkan.

Pengawasan terus diterapkan dengan tambahan sanksi yang disepakati di tingkat desa. ”Warga yang kedapatan atau ketahuan menerobos ke dalam danau atau menangkap ikan menggunakan pukat akan dikenai denda Rp 25.000,” kata Thimotius.

Kawasan Besipae yang terabaikan seakan turut menegaskan perihal usaha peternakan sapi di NTT kini yang mengalami kemerosotan dari sisi mutu dan populasi. Sebagai contoh, berat badan hidup sapi di NTT pada musim kemarau saat ini rata-rata kurang dari 250 kilogram sehingga lebih mirip rusa besar yang berat maksimalnya sekitar 150 kilogram. Begitu pula dari sisi populasi mengalami kemerosotan dari 700.000 lebih ekor hingga tahun 1990-an, kini hanya sekitar 500.000 ekor.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang, Jumat lalu, kembali menegaskan tekadnya mengembalikan NTT sebagai gudang sapi secara nasional.Menyinggung Besipae yang kini telantar, Frans Lebu Raya mengatakan, kawasan itu akan kembali dikelola sebagaimana seharusnya. Ia tengah menyiapkan tim teknis yang akan membahas persiapan dan pengelolaan Besipae ke depan.

Salah satu anggota DPRD NTT periode 1987-1999 menyarankan agar Besipae diberdayakan lagi, tetapi dengan pola agropolitan berbasiskan peternakan. Konsep pengembangan itu disampaikan Dr Thomas Ola Langoday dalam diskusi yang diselenggarakan Kompas bersama Pos Kupang dan Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), Kupang, di Kupang, akhir pekan lalu. (HRD)